Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematangsiantar Daniel Manompang Dolok Sibarani membenarkan pihaknya menerima surat dari wali kota tanggal 28 Juni 2019.
Surat yang diteken Wakil Wali Kota Togar Sitorus itu merupakan balasan surat mereka sebelumnya yang meminta agar pemerintah daerah menganggarkan dana Pilkada 2020.
"Iya, kita menerima surat dari Wali Kota Pematangsiantar nomor 273. Surat ini sebenarnya merupakan respons dari surat kita nomor 960 terkait penyampaian berita acara rapat pleno KPU Kota Pematangsiantar tentang Penganggaran Pilkada 2020," katanya, Sabtu 29 Juni 2019 malam.
Daniel mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pematangsiantar berpatokan pada surat Dirjen Otda Kemendagri dan Sekda Provinsi Sumatera Utara tentang penjelasan Pelaksanaan Pilkada Pematangsiantar yang digelar tahun 2024.
Dalam surat itu intinya Pemkot Pematangsiantar belum dapat mengalokasikan anggaran Pilkada 2020. "Bahwa berdasarkan surat dari Dirjen Otda Kemendagri dan surat Sekda Sumut, pengajuan anggaran penyelenggaraan pilkada belum bisa ditampung dalam APBD," ujar Daniel.
Daniel mengatakan, KPU Kota Pematangsiantar segera merespons surat tersebut. Ditanya apakah berdasarkan surat wali kota itu mengisyaratkan Pilkada Kota Pematangsiantar batal tahun 2020, Daniel menyebut masih akan dikoordinasikan.
"Kalau hasil koordinasi di KPU, sampai saat ini pemilihan di Kota Pematangsiantar sesuai dengan perencanaan akan dilaksanakan tahun 2020. Belum ada perubahan. Nanti surat dari pemkot akan kita koordinasikan secepatnya dan kita tunggu perkembangannya," kata dia.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Pematangsiantar dari Fraksi PDIP Daniel Manangkas Silalahi mengatakan, Pilkada Kota Pematangsiantar pasti digelar tahun 2020.
"Itu sudah inkrah. Sudah pasti itu. Kita kan partai pemerintah. Apa yang akan menjadi keputusan pemerintah, itu yang akan kami jalankan dan kami kawal," katanya, pasca pertemuan dengan Kemendagri beberapa hari lalu.[]